edom.web.id

Hal yang saya inginkan terjadi di Indonesia

Saya tidak punya keahlian untuk melakukannya. Saya butuh orang yang bisa kerja sendiri tapi juga bisa disuruh-suruh.

Politik dan birokrasi

Persederhana dan permurah pembuatan badan usaha. Dengan teknologi informasi, pembuatan PT harusnya bisa selesai dalam beberapa jam dengan biaya mendekati nol.

Perjelas tugas pejabat. Setiap pejabat harus punya tujuan-tujuan yang memenuhi kriteria SMART.

Permudah pelaporan korupsi. Usut semua korupsi, jangan hanya yang di atas Rp 1 miliar. Percuma ganti atasan kalau bawahan tetap kotor.

Permudah rakyat mencabut pejabat yang tidak disukai (terutama karena tidak becus), misalnya dengan pemungutan suara.

Sekarang sudah ada situs untuk mempermudah orang melapor ke presiden: laporpresiden.org. Mungkinkah seseorang menanggapi laporan 250 juta orang?

Peningkatan keterbukaan (transparansi)

Gunakan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah (semua cabang: legislatif, eksekutif, yudikatif). Contoh yang sudah ada: wikidpr.org, kawalpemilu.org, rapbd-dki.kawalapbd.org.

Sistem tidak cukup; harus ada orang yang menggunakan sistem-sistem tersebut untuk mengawasi pemerintah.

Kekayaan setiap pejabat (dan keluarganya?) harus dipantau dan diumumkan.

Sumbangan partai politik harus diatur dan diumumkan.

Harus ada situs web negara: tepat satu cara untuk rakyat bisa tahu pemerintah sedang/akan mengerjakan apa. Contoh: www.gov.uk.

Dengan keterbukaan, pejabat, seberapapun bejatnya, akan sulit menyalahgunakan jabatan.

Sederhanakan pembebasan lahan

Pemerintah menunjuk penilai. Pemilik menunjuk penilai. Harga rata-rata. Pemerintah mengganti dengan yang sama atau lebih baik.

Hukum

Gunakan teknologi informasi untuk membantu orang mengetahui hukum yang sekarang berlaku.

Ubah semua peraturan yang tidak bisa ditegakkan (butuh sumber daya yang tidak masuk akal) seperti larangan merokok di tempat umum.

Cabut/ubah UU ITE? Perlu studi lebih lanjut tentang dampaknya? Lihat Indonesia mengarah ke tirani dan UU ITE membuat masuk penjara terlalu gampang.

Melanggar UUD harus ada sanksinya. UUD sudah dilanggar sejak 1945, tetapi tidak pernah ada yang bertanggung jawab. Hukum tanpa hukuman: percuma.

Ekonomi

Pertahankan nilai Rupiah. Idealnya laju inflasi nol persen.

Hapus pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ganti dengan pajak nilai tanah untuk memperbaiki tata guna lahan dan menekan spekulasi tanah. Tujuan pajak adalah menaikkan harga untuk mengurangi permintaan, bukan untuk mendanai negara. Pendanaan negara bisa dengan mencetak uang; inflasi tidak akan terjadi asal pencetakan uang sepadan dengan pertumbuhan riil.

Permudah not-for-profit

Hajat hidup orang banyak tidak boleh for-profit.

Diatur pemerintah, dikelola swasta not-for-profit: kendaraan umum, pendidikan, rumah sakit, pertambangan, perminyakan, bahan bakar, air, listrik, bikin jalan, bikin gedung

Not-for-profit tidak berarti tidak boleh untung.

Pendidikan

Hapus pendidikan agama dari kurikulum. Pendidikan agama seorang anak adalah tanggung jawab orang tuanya, bukan urusan sekolah, apalagi pemerintah. Agama adalah urusan pribadi. Tugas pemerintah yang berkaitan dengan agama hanyalah menghukum pihak-pihak yang memakai agama untuk memecah-belah bangsa; pihak-pihak tersebut mengacaukan ketertiban, menyebarkan permusuhan, atau mengumpulkan orang untuk melakukan kegiatan melanggar hukum. Kita bisa gunakan Pancasila sebagai dasar melawan radikalisme; tinggal diterapkan saja. Melanggar Pancasila harus ada sanksinya. Hukum tanpa sanksi sama saja dengan tidak ada hukum.

Tingkatkan mutu guru dan taraf kehidupan mereka.

Ajari anak berpikir logis dan kritis karena seringkali dalam perdebatan, penalarannya betul tapi aksiomanya salah. Pertanyaan terpenting:

Beri pendidikan seks ke anak untuk menghindarkan kehamilan yang tidak diinginkan. Jangan bohong ke anak. Jangan anggap mereka bodoh atau tidak mengerti. Jangan remehkan mereka.

Permudah ilmuwan dan peneliti.

Penjara

Negara harus mengajari orang dipenjara hal yang akan berguna setelah mereka bebas; negara jangan hanya buat mereka menunggu keluar saja.

Penjara bisa ditiadakan dan ditukar dengan campuran hukuman kerja paksa pelayanan sosial, hukuman uang, dan hukuman mati.

Kesehatan

Kurangi makan nasi, dan tambahkan makan protein, lemak, dan serat.

Naikkan pajak rokok.

Kendalikan pertumbuhan penduduk.

Transportasi

Bubarkan Organda DKI Jakarta. Biarkan angkutan umum (taksi dan angkot, kecuali Transjakarta) bersaing bebas. Yang perlu diatur hanyalah standar minimum pelayanan; tarif tidak perlu diatur.

Maksimalkan flow (jumlah kendaraan yang melintas per satuan waktu) setiap ruas jalan dengan membatasi jumlah kendaraan yang melintasi setiap persimpangan (lampu lalu lintas) setiap satuan waktu. Pertahankan stable traffic flow.

Gunakan sistem tersebar untuk mengatur lampu lalu lintas.

Perjelas dan perbanyak rute angkutan umum. Gunakan teknologi informasi.

Integrasi antarmode angkutan umum. Sekali bayar bisa ke mana-mana?

Kemandirian bangsa

Buat Indonesia bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri supaya tidak perlu tunduk kepada negara lain.

Pangan

Perbaiki mutu dan taraf hidup petani. Didik mereka. Gunakan teknologi. Berdayakan sarjana pertanian.

Makanan pokok harusnya bisa hampir gratis; mesin yang mengurus lahan.

Media dan netralitas

Media harus netral. Tidak boleh dimiliki pejabat (atau keluarganya?). Pejabat tidak boleh memegang jabatan di media.

Bubarkan media yang terbukti bikin berita ngawur lebih daripada 3 kali.